Kementerian Keuangan memastikan anggaran untuk penggajian PPPK berasal dari APBD, melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan demikian meski pemerintah membuka peluang dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 wacana Pengangkatan Honorer Menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun pengangkatan honorer di beberapa Pemprov atau Kabupaten/kota menghadapi kendala.
Kepastian Penggajian PPPK berasal dari APBD sanggup dilihat dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang harus di tanda tangani oleh Gubernur, Bupati atau Wali kota yang harus diserahkan dalam rapat koordinasi Rencana Pengadaan PPPK tahap 1 tahun 2019 yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 23 Januari 2019.
Melihat kondisi tersebut, bagi kawasan yang lebih banyak mengandalkan DAU (terutama kawasan yang PAD sangat kecil) sangat sulit mengangkat PPPK dalam jumlah yang cukup banyak. Jika Pemerintah Daerah memaksakan untuk melakukan Nomor 49 Tahun 2018 tersebut dan membuka peluang pengangkatan honorer, maka akan menambah beban APBD, khususnya dari pos belanja pegawai. Di sisi lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019 di beberapa kawasan sudah disahkan.
Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani sebagaimana dirlis dalam https://nasional.kontan.co.id mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan peraturan gres ini tidak akan berdampak pada pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ke depan. Tenaga honorer umumnya didominasi pegawai daerah. "Jadi, penggajian pegawai kawasan (setelah menjadi PPPK) pun nantinya akan masuk ke dalam anggaran APBD," ujar Askolani dalam jumpa media di Nusa Dua, Rabu.
Lebih lanjut Askolani mengatakan, beban APBD akhir adanya hukum gres ini seharusnya tidak begitu berat. Sebab, selama ini sebagian dari penggajian pegawai honorer kawasan sudah masuk dalam tanggungan APBD.
Namun tahukah Kemkeu bahwa terdapat ribuan tenaga honorer khususnya guru yang selama ini belum mendapat mendapat honor dari pemerintah daerah. Kita berharap pemerintah sentra harus memastikan apakah pemerintah kawasan sanggup membayarkan honor para guru honorer ini nantinya. Jangan nanti pemerintah sentra mengangkat, kemudian beban anggaran diserahkan begitu saja ke daerah.
0 Response to "Pemerintah Pastikan Penggajian Pppk Dari Apbd"
Post a Comment